|

Pemerintah Terbuka (Pemerintah Terbuka)

Pemerintah Terbuka adalah Tools yang digunakan untuk mendorong pemeritah menjadi pemerintah yang terbuka supaya meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pemerintah


FGD: Penyusunan Indeks Keterbukaan Desa



Bojonegoro - Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Instrumen Indeks Keterbukaan Pemerintah Desa, kemarin Rabo, 12/9/2018 di Lantai 2, Ruang Creative Room Gedung Pemkab. Bojonegoro.

Kegiatan yang dihadiri beberapa perwakilan DPRD, SKPD dan kelompok masyarakat sipil; seperti CSO, jurnalis, akademisi dan lain-lain ini mendiskusikan tentang instrumen indeks keterbukaan pemerintah desa, yang akan digunakan dalam penilaian festival keterbukaan desa. Selain itu juga merumuskan pembentukan Tim Penilai yang beranggotakan multipihak; perwakilan SKPD, CSO, Akademisi, Jurnalis, dan lainnya.


Wakil Ketua Komisi A DPRD kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito, yang turut hadir, mendukung penuh kegiatan festival keterbukaan pemerintah desa dan berharap pada tahun ini pemenang festival dapat diberi penghargaan. "Desa yang terbaik, yang mendapat nilai desa terbuka, perlu diberikan reward (penghargaan), agar menjadi pemantik bagi desa lain untuk semakin kompetitif dalam mewujudkan keterbukaan”, ujar Anam Warsito. 
Ia juga menambahkan, perlunya peran media yang lebih masif, agar festival ini tidak hanya dinikmati oleh desa tertentu, tapi juga menjadi energi keterbukaan yang dapat memacu desa-desa lain.

Adapun perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Desa), Ira Madda Zulaikhah -mengusulkan agar dalam instrumen Indeks Keterbukaan Pemerintah Desa juga memasukkan implementasi Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)

Sementara itu, Nasruli Chusna, Pegiat Bojonegoro Institute yang hadir dalam acara tersebut, berharap kegiatan festival keterbukaan desa terus digalakkan, bahkan parameter penilaiannya perlu ditingkatkan terus. "Sebagai upaya kita semua untuk meningkatkan tatakelola pemerintah desa yang berintegritas dan inovatif, menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi publik pada agenda pembangunan desa," harapnya.