|

Pemerintah Terbuka (Pemerintah Terbuka)

Pemerintah Terbuka adalah Tools yang digunakan untuk mendorong pemeritah menjadi pemerintah yang terbuka supaya meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pemerintah


Forum Multi-Pihak; Penguatan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro



Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), menggelar forum diskusi multipihak yang diselenggarakan di kantor P3A, pada Selasa (23/10/2018). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakailan, seperti perwakilan SKPD/OPD, DPRD, tokoh dan organisasi perempuan, serta beberapa pegiat kelompok masyarakat sipil lainnya.

Forum multipihak membahas permasalahan pengarusutamaan gender, terutama berkaitan dengan tindak kekerasan perempuan dan anak yang masih marak di Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semua pihak dapat terlibat menyampaikan usulan,; kritik, saran maupun solusi kepada para pemangku kebijakan. Terutama yang berkaitan dengan upaya strategi dalam menekan tindak kekerasan perempuan dan anak di daerah.

Kepala DP3AKB, Adie Wijatksono, yang membuka dan memimpin jalannya diskusi, menyampaikan beberapa hal yang terkait isu perempuan dan anak. Ia juga berharap semua pihak yang hadir dapat memberikan masukan, saran maupun usulan terkait pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), sebagaimana yang amanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dimana setiap daerah harus membentuk Tim P2TP2A, dengan komposisi anggota yang heterogen dengan pelibatan aktif masyarakat sipil/kelompok perempuan di dalamnya.

Setelah Tim P2TP2A terbentuk, selanjutnya akan menyusun program kegiatan yang diharapkan secara signifikan dapat mengurangi potensi tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro. Dari berbagai perwakilan yang hadir, secara bergiliran memberi masukan dan paparan. Diantaranya disampaikan oleh Yayuk, perwakilan dari Lembaga Perlidungan Anak (LPA) Bojonegoro. Ia berharap anak -anak korban tindak kekerasan dan pelecehan/perkosaan akan tetap mendapat jaminan kelanjutan pendidikan.

Senada, Lilis Aprelliati, perwakilan dari Bojonegoro Institute (BI) juga ikut memberikan paparan dan masukan. Lilis berharap para korban mendapatkan perhatian, termasuk rehabilitasi mental agar tidak traumatik dan terpuruk. Ia berharap adanya penguatan peran multistakeholder, termasuk di lingkup desa yang berkonsentrasi melakukan upaya promotif dan preventif terkait pencegahan tindak kekerasan pada perempuan dan anak, serta melakukan kegiatan kuratif, seperti memberikan pendampingan dan rehabilitasi pada korban.

Salah seorang korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang diajak hadir oleh perwakilan Bojonegoro Institute, mengomentari data tingkat kekerasan pada perempuan dan anak di Bojonegoro, bahwasanya prakteknya kasusnya lebih banyak dari data yang tercatat. Berdasarkan penuturannya, banyak korban tidak melapor karena banyak hal. Seperti tekanan dari banyak pihak, ketidaktahuan kepada siapa meminta perlindungan dan lain sebagainya.

Ia mengusulkan agar dibentuk tim khusus di level desa, yang indipenden dan punya keberpihakan pada masalah-masalah tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Ia juga memberikan catatan, masih banyak perangkat desa yang tidak faham dan kurang berpihak terkait masalah-masalah tersebut. Bahkan ada yang justru menghambat dan menekan korban dengan berbagai alasan.

Menanggapi berbagai masukan dari semua pihak, Adie Wijatksono dan Sally Atyasasmi (Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro) sangat mengapresiasi dan berjanji akan mengakomodir dalam perumusan kebijakan dan program kegiatan pemerintah daerah.