|

Pemerintah Terbuka (Pemerintah Terbuka)

Pemerintah Terbuka adalah Tools yang digunakan untuk mendorong pemeritah menjadi pemerintah yang terbuka supaya meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pemerintah


AJI Gelar Diskusi Jaminan Kesehatan di Bojonegoro



BOJONEGORO - Aliansi Jurnalis Independen (AJI), FES, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar diskusi publik dengan tema Menuju Jaminan Kesehatan Semesta di Hotel GDK Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (23/4), Diskusi ini membahas soal realisasi dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan jaminan kesehatan.

Ketua AJi Bojonegoro Amrullah Ali Moebin, saat membuka diskusi itu mengatakan bahwa ada semangat reformasi dalam sistem jaminan sosial di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Amrullah menjelaskan SJSN adalah program negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun," kata dia.

Diskusi ini juga memberi fokus pada capaian dan tantangan jaminan kesehatan di kabupaten Bojonegoro dan diawali dengan pemutaran film “Enam Penjuru”, yakni sebuah film yang berkaitan dengan Kebijakan Program Jaminan Sosial Nasional. Film ini menggambarkan perjuangan petugas kesehatan dalam mensosialisasikan pentingnya mengikuti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kegiatan ini antara lain dihadiri oleh: perwakilan FES Indonesia; anggota DJSN Ahmad Ansyori & Rudy Prayitno; Dany Setiawan, Kepala Bidang Kepesertaan & Pelayanan Peserta, BPJS Kesehatan KC Bojonegoro; Afnan Subagio,  videografer Kediri; Aris Andriyanto, videografer Banyumas; Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch; AW Saiful Huda Direktur Bojonegoro Institute.

Dany Setiawan, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan wilayah Bojonegoro-Tuban, menambahkan, saat ini sudah ada aplikasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) digital, untuk mempermudah akses bagi masyarakat. “Saat ini berkembang pesat teknologi Android dan IOS, Untuk itu kita manfaatkan guna kemudahan KIS yang bisa diakses cukup melalui aplikasi JKN Mobile dalam telepon genggam,” katanya.

Dany juga berharap masyarakat segera menyampaikan keluhan terkait kinerja pelayanan dari rumah sakit apabila ada bentuk pembedaan atau pelanggaran pelayanan penanganan kepada pasien. Pada tahun 2018, kata dia, ada dua RS di Bojonegoro yang diputus kontrak kerjasama dengan BPJS karena terbukti melakukan pelanggaran kepada pasien. “Silakan jika ada bentuk pelanggaran pelayanan segera melapor kepada kami untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.

Timboel Siregar selaku Koordinator Advokasi BPJS Watch menjelaskan BPJS Kesehatan dan juga BPJS ketenagakerjaan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan santunan tidak mampu bekerja jika terjadi kecelakaan dan mendapatkan jaminan pensiun ketika masa kerja usai. “BPJS menjadi hak semua peserta dan tidak ada perbedaan dalam pelayanan, antara rakyat dan pejabat,” katanya.


Sumber: AJI Bojonegoro