|

Pemerintah Terbuka

Pemerintah Terbuka adalah Tools yang digunakan untuk mendorong pemeritah menjadi pemerintah yang terbuka supaya meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pemerintah


Kemitraan Pemerintah Terbuka

  1. Apa itu Kemitraan Pemerintah Terbuka ?
  2. Kemitraan Pemerintah Terbuka adalah inisiatif beberapa negara yang bertujuan mendorong pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk memperkuat pemerintahan.

    Kemitraan Pemerintah Terbuka suatu bentuk pendekatan dalam mewujudkan pemerintah yang baik, adil, dan terbebas dari kolusi dan nepotisme.

    Dalam upaya pendekatan inilah warga dapat terlibat bagaimana jalannya pemerintahan meliputi pembangunan, pengadaan barang/jasa serta kegiatan lainnya. Karena, untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, perlunya hubungan warga dengan pemerintah yang setara telah menjadi kebutuhan utama. Keterlibatan warga inilah menjadi jantung dari gagasan pemerintahan terbuka.

    Kebijakan Kemitraan Pemerintah Terbuka itu membuka peluang dan ruang yang cukup otonom dan bebas bagi setiap stakeholder pemerintahan untuk membangun langkah bersama, dalam mendorong akses informasi terhadap kegiatan-kegiatan badan publik (badan publik negara ataupun non negara) dan pelayanan publik yang bermutu, murah, mudah, dan ramah.

  3. Apa Landasan Kebijakan Kemitraan Pemerintah Terbuka?
  4. Kebijakan Kemitraan ini telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia dalam Kemitraan Pemerintah Terbuka.

    Dan dari Peraturan itu, Kemitraan Pemerintah Terbuka ditetapkan pula sebagai instrumen utama pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No 14 Tahun 2008) dan Undang-Undang Pelayanan Publik (UU No 25 Tahun 2009).

  5. Apa Tujuan Kemitraan Pemerintah Terbuka?
  6. Tujuan utama Kemitraan Pemerintah Terbuka adalah untuk memastikan komitmen konkrit dari Pemerintah,dan pemerintah daerah, untuk mempromosikan transparansi, menerapkan akuntabilitas, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat tata kelola.

    Dalam semangat kolaborasi multi-pihak, Pemerintah Terbuka menyatukan pemerintah dan para pembaharu masyarakat sipil, yang bersepakat dan menyadari, bahwa pemerintah, yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik, akan bekerja lebih efektif dan kredibel, jika membuka aksesnya untuk publik dalam memberikan masukan (komplain dan aspirasi) Serta melakukan pengawasan.

    Pemerintah Terbuka diciptakan untuk membantu pemerintah bekerja lebih baik dan memperbarui kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, dengan membuat pemerintah lebih terbuka dan responsif terhadap warga negara.

  7. Bagaimana asal muasal terbentuknya Kemitraan Pemerintah Terbuka?
  8. Sebelum menjadi kebijakan Pemerintah Indonesia, Kemitraan Pemerintah Terbuka terlebih dulu dibangun sebagai inisiatif global, yang diluncurkan secara resmi pada 20 September 2011 di sela-sela Sidang Umum PBB, New York. Gerakan global itu, yang diprakarsai oleh 9 organisasi masyarakat sipil dan 8 negara, yaitu Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika Serikat, bersepakat dan menyatakan Deklarasi Pemerintah Terbuka (Pemerintah Terbuka Declaration).

    Kesepakatan tersebut, oleh masing-masing negara, dituangkan sebagai kebijakan pemerintahannya, dalam bentuk rencana aksi nasional dan rencana aksi sub-nasional.

    Sejak 2011, kemitraan global ini telah berkembang dan telah beranggotakan lebih dari 75 negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Melalui empat pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi di New York, AS (2012), London, Inggris (2013), Mexico City, Mexico (2015), dan Paris, Perancis (2016), Kemitraan Pemerintah Terbuka telah berpengaruh luas, termasuk dalam pembentukan dan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Paska 2015 (the Pos 2015 Agenda of Sustainable Development Goals).

  9. Bagaimana asal mula Kemitraan Pemerintah Terbuka di Daerah?
  10. Pada April 2016, Bojonegoro berhasil terpilih sebagai salah satu kota dari 15 kota di seluruh dunia yang menjadi daerah percontohan pada Kemitraan Pemerintah Terbuka, Subnational Government Pilot Program. Bojonegoro terpilih bersama Paris di Perancis, Sao Paolo di Brazil, London di Inggris, dan lainnya.

    Di Asia, hanya ada tiga daerah yang terpilih untuk pilot project Kemitraan Pemerintah Terbuka tersebut. Selain Bojonegoro, keduanya adalah ibu kota negara. Yakni, Seoul (dipimpin Wali Kota Park Won-soon) dan Tbilisi, Georgia (dipimpin Wali Kota Davit Narmania).

    Tahap selanjutnya, dalam Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Tahun 2016-2017, prakarsa Bojonegoro itu dikembangkan di Indonesia, dengan melibatkan empat daerah percontohan lain, yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, dan Kota Bandung, selain Kabupaten Bojonegoro sendirI. Ini adalah bentuk dukungan Seknas Kemitraan Pemerintah Terbuka/OGI dalam mendampingi pemda untuk menyusun rencana aksi daerah (RAD). RAD adalah sejumlah komitmen untuk memperkuat gerakan-gerakan keterbukaan pemerintah daerah yang sudah ada. Ini mesti melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan organisasi publik. Sebagai salah satu prasyaratnya, pemerintah daerah harus membuka proses pembuatan dan pemantauan pencapaian RAD, dengan masukan publik.

    Salah satu agenda Keterbukaan Pemerintah yang sedang dibangun Bojonegoro adalah pengenaan kewajiban bagi seluruh desa dan kelurahan (430 buah) untuk memasang informasi APBDes dan daftar proyek di papan pengumuman desa/kelurahan. Beserta nomor HP kepala desa yang dicantumkan di sana.

    Disamping mendorong keterbukaan, Kemitraan Pemerintah Terbuka juga menciptakan perbaikan pelayanan publik. Salah satunya, melalui mekanisme online LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang dikelola KSP (Kantor Staf Presiden). Layanan pengelolaan pengaduan ini terhubung secara online dan interaktif, antara Pemerintah di Jakarta dengan seluruh instansi pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Dengan begitu, kalau ada pengaduan warga yang belum ditangani Pemkab Bojonegoro, Pemerintah bisa mengetahui dan mendorong penyelesaiannya.

  11. Apa Manfaat Kemitraan Pemerintah Terbuka Bagi Pemerintah?
    • Warga dapat lebih mudah mengakses informasi
    • Warga dapat terlibat langsung dalam proses jalannya pemerintahan
    • Warga dapat mengetahui uang mereka sebenarnya digunakan untuk kepentingan mereka atau tidak sebagaimana mestinya.
    • Kesetaraan warga dengan pemerintah sejajar.
    • Warga dapat menuntut haknya dengan mudah jika hak mereka tidak terpenuhi.
  12. Apa Manfaat Kemitraan Pemerintah Terbuka Bagi Publik?
    • Sebagai cara pemerintah untuk memastikan uang warga disalurkan untuk mengatasi problem warga.
    • Untuk menunjukkan bahwa partisipasi politik memiliki prioritas yang sesuai dengan fungsinya
    • Untuk memastikan pemerintah ini fair atau adil, sehingga pemerintah bisa mencegah kecurangan
    • Meningkatkan kesadaran pemerintah untuk menjalankan tata kelolal pemerintahan yang baik.
    • Hal ini juga sebagai upaya untuk mengurangi korupsi.
    • Pelayanan warga terkait informasi meningkat
  13. Bagaimana Pelaksanaan Kemitraan Pemerntah Terbuka oleh Pemerntah Bojonegoro?
  14. Kabupaten Bojonegoro, pada 2016 terpilih sebagai daerah percontohan pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Terbuka, dalam 15 daerah seluruh negara yang terlbat dalam inisiatif global itu. Kabupaten Bojonegoro bersanding bersama dengan beberapa bukota negara, seperti London-Inggris, Paris-Perancis, Tblisi – Georgia, dan Seoul-Korea Selatan.

    Sebagai daerah percontohan pertama di dunia. Pemkab Bojonegoro dkenal kewajiban untuk menyusun rencana aksi, dengan melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat sipil, pergurun tinggi dan sektor bisnis.

    Berikut 5 (lima) Rencana Aksi Keterbukaan Pemkab Bojonegoro di tahun 2016-2017

    • Revolusi Data, yakni penyediaan data yang terintegrasi, terverifikasi dan real time. Sehingga mempermudah akses dan penggunaannya dalam pengambilan keputusan.
    • Keterbukaan Dokumen Kontrak pengadaan, yakni keterbukaan kontrak-kontrak dari proyek-proyek Pemkab, yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun. Salah satunya, dengan membangun sistem aplikasi terbuka atas dokumen kontrak pengadaan barang/jasa.
    • Transparansi Sistem Anggaran Daerah, yakni dengan membuka ringkasan dan rincian anggaran daerah (APBD), sebagai salah satu wahana menciptakan pelibatan publik dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Salah satunya melalui publikasi informasi anggaran daerah secara berkala.
    • Akuntabilitas Pemerintah Desa, yakni dengan memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam hal transparansi perencanaan, dan penganggaran desa, termasuk dalam pengelolaan aset desa, serta menggerakkan partisipasi warga. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan pembuatan desk Layanan Informasi Desa (PPID) di 30 Desa
    • Peningkaatan Kualitas Pelayanan Publik , yakni mengembangkan standar layanan yang disetujui bersama oleh Pemkab dan masyarakat, yang akan menjamin kualitas pelayanan publiik.

    Selanjutnya, berdasarkan evaluasi implementasi Renaksi diatas, Pemkab Bojonegoro akan menyusun Renaksi kembali untuk tahun 2018-2020. Penyusunan Renaksi tersebut sedang berlangsung, yang telah dimulai pada Bulan Februari sampai Agustus 2018 .