|

Evaluasi Renaksi 2016-2017

Pemkab Bojonegoro bersama dengan kelompok masyarakat sipil melakukan evaluasi dan refleksi pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Terbuka Kabupaten Bojonegoro Periode 2016-2017.


Tahap 1: Evaluasi Renaksi 2016-2017

Pemkab Bojonegoro bersama dengan kelompok masyarakt sipil melakukan evaluasi dan refleksi pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Terbuka Kabupaten Bojonegoro Periode 2016-2017. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa dan menilai berbagai capaian dan dampak yang diperoleh, dibandingkan dengan terget atas komitmen yang direncanakan pada periode pertama.

Berikut beberapa kegiatan dari evaluasi partisipatif tersebut, yaitu:

  • Rapat Evaluasi I
  • Kegiatan ini dilaksanakan pada 23 November 2017 di Gedung Creative Room, Lantai VI, Gedung Pemkab. Bojonegoro.

    Peserta

    Unsur Kelompok Masyarakat Sipil, terdiri: BI (Bojonegoro Institute), HDKB (Himpunan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), IDFoS Indonesia, Gusdurian, Bojonegoro Creative Network (BCN), Ademos, PC. PMII Bojonegoro, Gemati, RTIK (Relawan Tehnologi Informasi dan Komunikasi), HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), Asosiasi Perguruan Tinggi Bojonegoro (Aspertib), Ketua STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Cendekia, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

    Unsur Pemerintahan terdiri; Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro, dan Sekretaris Pemerintah Desa Pejambon.

    Hasil Evaluasi

    • Publik (Masyarakat Bojonegoro) banyak yang belum memahami tentang OGP. Berdasarkan penyampaian beberapa perwakilan CSO, penyebabnya karena minimnya sosialisasi/pemahaman kepada publik. Dari istilah/bahasa OGP juga terkesan elitis, kurang membumi, sehingga belum bisa dipahami oleh masyarakat awam, terutama masyarakat desa.
    • Spirit OGP juga belum sepenuhnya dijalankan oleh para pemangku kebijakan, banyak yang menganggap OGP hanya dengan memasang baliho/papan anggaran (APBDes). Oleh karenanya dalam penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) OGP berikutnya, harus ada upaya yang serius oleh pemerintah dan semua pihak, agar OGP mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, pemerintah desa, serta menjadi spirit dalam pembangunan di daerah (Bojonegoro).

    • Keterbukaan informasi harus ditingkatkan. Masih ada banyak keluhan soal pelyanan keterbukaan informasi di beberapa perangkat daerah.
    • Penguatan partispasi publik, diantaranya dalam menyusun kebijkan, pihak legislatif dan ekskutif diharapkan terbuka; melingkatkan sosialisasi dan membuka akses informasi, memperluas perlibatan kelompok masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan, dan lain sebagainya.
    • Memperkuat keterbukaan pemerintah desa; meningkatkan/memperluas pelaksanaan festival keterbukaan pemerintah desa, meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan (seperti Musrenbangdes), publikasi APBDes se-Bojonegoro dalam satu portal website.

      Memasukkan peningkatan kualitas pelayanan publik kesehatan dan administarasi kependudukan (e-) dalam renaksi.

    • Memasukkan peningkatan kualitas pelayanan publik kesehatan dan administarasi kependudukan (e-) dalam renaksi.
    • Meningkatkan keberpihakan pada kelompok rentan (disabilitas/perempuan) dalam pembangunan; akses peluang kerja, fasilitas publik dan lainnya.
    • Meningkatkan keterlibatan kelompok kepemudaan (seperti karang taruna) dalam pelaksanaan OGP; sosialisasi/edukasi, penyusunan dan pengawalan renaksi dan lain sebagainya.
  • Rapat Evaluasi II
  • Kegiatan ini diselenggarakan pada 5 Juni 2018, di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Lantai 3, Gedung Pemkab Bojonegoro.

    Peserta

    Unsur Pemerintah terdiri: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Bagian e-Government Diskominfo, dan Kepala Bagian Pembangunan. Dari unsur Masyarakat Sipil: Bojonegoro Institute (BI) dan IDFoS Indonesia.

    Hasil Evaluasi

    • Meningkatkan kemitraan dan ownership oleh SKPD yang tergabung dalam penyusunan Renaksi selanjutnya.
    • Memperluas partispasi CSO dan SKPD dalam penyusunan renaksi 2018-2020, melalui strategi:
      • Melakukan kajian permasalahan utama Kabupaten Bojonegoro yang melibatkan multipihak.
      • Meningkatkan sosialisasi/edukasi tentang apa itu kemitraan pemerintah terbuka? Peran dan manfaat bagi masyarakat sipil dan para pemangku kebijakan? Dengan bahasa yang sederhana, membumi dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Bojonegoro.
      • Mendorong penyusunan Renaksi yang benar-benar berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat
    • Menyusun tahapan penyusunan Renaksi.