|

Penjaringan Aspirasi

Penjaringan aspirasi dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro bersama dengan masyarakat sipil, dengan tujuan untuk menyerap aspirasi dan usulan publik dalam perumusan Renaksi Keterbukaan Pemkab Bojonegoro Periode 2018-2020.


Tahap 2: Penjaringan Aspirasi

Penjaringan aspirasi dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro bersama dengan masyarakat sipil, yang bertujuan untuk menyerap aspirasi dan usulan publik dalam perumusan Renaksi Keterbukaan Pemkab Bojonegoro Periode 2018-2020. Beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain:

  • Talkshow Radio
  • Kegiatan talkshow penjaringan aspirasi publik dalam penyusunan Renaksi Keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Periode 2018-2020 diselenggarakan beberapa kali, diantaranya pada Senin, 8 Januari 2018 dan Kamis, 11 Januari 2018 di Radio Malowopati (95,8 MHz), dengan lokasi di Jln. Akbp. Moh. Suroko No.11, Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62111.

    Tujuan kegiatan talkshow ini adalah untuk meningkatkan awareness dan partisipasi publik dalam pelaksanaan keterbukaan pemerintah, serta diharapkan adanya masukan/usulan dan rekomendasi dari publik untuk penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) periode berikutnya (2018-2020).

    Untuk kegiatan talkshow di tanggal 8/01/2018 dimulai pada pukul 07.30 wib sampai 10.30 wib, dihadiri Alit Saksama Purnayoga (Kepala Bagian e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro), Aw. Syaiful Huda dan Lulus Harka Anggar (dari Bojonegoro Institute), dan Sufyan (Perwakilan Pemerintah Desa Pejambon, Sumberjo-Bojonegoro) sebagai Narasumber, serta Mia Okita sebagai pemandu acara. Sedangkan pada tanggal 11/01/2018 di jam yang sama, dihadiri oleh Aw. Syaiful Huda dan Abdul Latif (Bojonegoro Institute), M. Hasan Bisri (Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Bojonegoro), dan Yudha Alamsyah (Pengusaha/Perwakilan Kadin Bojonegoro).

    Dari kegiatan talkshow penjaringan aspirasi publik ini, menghasilkan beberapa masukan/saran/rekomendasi, baik dari beberapa paparan narasumber dan feedback publik (pendengar), diantaranya:

    1.     Penguatan keterbukaan pemerintah

    • Masyarakat mendukung keterbukaan pemerintah, hal ini akan mendorong good governance, pelayanan publik yang maksimal dan berkualitas, meminimalisir abuse of power (korupsi dan lainnya). Capaian selama ini sudah baik, hanya perlu ditingkatkan. Terutama prioritas pada komitment/renaksi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh publik.
    • Keterbukaan pemerintah masih pada level meningkatkan awareness, belum menjadi movement (gerakan bersama) dan Habbit (budaya). Sehingga perlu effort yang lebih keras lagi oleh semua pihak, utamanya pemerintah daerah.
    • Sosialisasi tentang keterbukaan pemerintah harus lebih ditingkatkan, dengan cara dan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat Bojonegoro.
    • Praktek-praktek baik, yang telah dijalankan oleh beberpa pemerintah desa (seperti Desa Pejambon) perlu diapresiasi dan didorong (promoting) untuk direplikasi ke desa-desa lain di Kabupaten Bojonegoro (Misalnya soal transparansi tatakelola keuangan, forum warga yang rutin dilaksanakan setiap bulan dengan nama Jandom Warga, dll).

    2.     Ide-gagasan penyusunan Renaksi 2018-2020

    • Keterbukaan perlu didorong untuk meningkatkan kualitas pelanan publik, diantaranya layanan kesehatan di rumah sakit yang lebih baik lagi (misal mekanisme rujukan yang cepat dan mudah), layanan publik dalam hal administrasi kependudukan (e-KTP) yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat; perlu penataan sistem antrian yang bisa dengan mudah dipantau oleh pengguna layanan.
    • Akses data dan informasi di masing-masing SKPD lebih ditingkatkan, karena dari beberapa catatan di lapangan, seperti pengalaman beberapa mahasiswa masih menganggap sulit mengakses data/informasi anggaran daerah.
    • Meningkatkan keterbukaan dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, melalui keterbukaan informasi proyek pengadaan yang mudah diakses oleh publik, khususnya warga sekitar proyek (minimal yang paling sederhana, adanya papan informasi, dan masyarakat sekitar proyek infrastruktur mendapat salinan/resume pembangunan proyek), serta perlibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaan proyek pengadaan pembangunan infrastruktur.
    • Adanya permintaan warga; publikasi laporan pertanggungjawaban pemerintah desa yang mudah diakses oleh warga (permintaan salah satu penelfon).
  • Kaum Muda Bicara: Diskusi Multi Stakeholder
  • Workshop Relawan Keterbukaan (Open Youth)
  • Participation Corner di Taman Rajekwesi.
  • Diskusi Kamisan dan Forum Jumatan.
  • Dosen tamu di kampus (IKIP PGRI dan IAI Sunan Giri).
  • Diskusi Komunitas, Rembug Warga.

Berita Terbaru